Asas-asas Perjanjian
Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sun servanda), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.Asas kebebasan berkontrak
Dalam Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.
Asas konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.
Asas pacta sunt servanda
Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”
Asas iktikad baik (geode trouw)
Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”
Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.
Asas kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW.
Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.”
Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”
Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.
Di samping k
Syarat Sahnya Perjanjian
Dalam
kejadian sehari-hari. Setiap peristiwa hukum yang terjadi entah dengan
jual beli, sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan perjanjian utang
piutang. Untuk sementara, selalu dikatakan bahwa perjanjian itu sudah
sah, jika telah tercapai kesepakatan. Namun masih ada hal pokok yang
harus diperhatikan sehingga sahnya perjanjian itu. Syarat sahnya
perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 BW yaitu:- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;.
- Sutu hal tertentu;
- Suatu sebab yang legal/ halal.
Kesepakatan (Toesteming/ izin) kedua belah pihak.
Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus antara pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbale balik; sipenjual menginginkan sejumlah uang, sedang sipembeli menginginkan barang dari sipenjual. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak yaitu dengan :
- Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- Bahasa yang sempurna secara lisan;
- Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.[2]
Kecakapan bertindak
kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memilki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum.
Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum berumur 21 Tahun, kcuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.
Dalam Pasal 1330 BW, ditegaskan sebagai orang yang belum dewasa, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:
- Orang-orang yang belum dewasa;
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
Berkenaan dengan huruf c dalam Pasal 1330, mengenai hak perempuan dalam hal yang ditetapkan dengan undang-undang sekarang ini, tidak dipatuhi lagi karena hak Perempuan dan laki-laki disamakan dalam hal membuat perjanjian, sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian, untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya berwenang membuat perjanjian tertentu.[5]
Adanya objek perjanjian (onderwerp der overeenkomst)
Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Berdasarkan Pasal 1234 BW, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif, prestasi itu terdiri atas:
- Menyerahkan sesuatu/ memberikan sesuatu;
- Berbuat sesuatu; dan
- Tidak berbuat sesuatu
Adanya causa yang halal (geoorloofde oorzaak)
Dalam Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal) di dalam Pasal 1337 BW hanya ditegaskan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.[7]
Menurut Subekti, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada oorzaak atau causa. Secara letterlijk, oorzaak atau causa berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum.[8]
[1]
Jika syarat objektif dari perjanjian itu tidak tercapai maka perjanjian
tersebut, batal demi hukum (dianggap perjanjian itu tidak pernah ada/ null and void). Sementara syarat subjektifnya yang tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan/ voidable_vernietigbaar.
[2] Salim H.S., Hukum Kontrak, sinar grafika,sinar grafika, 2004, hal.33.
[3]
Lihat Pasal 1321 BW “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu
dberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan.”
Dan Pasal 1449 “perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau
penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”
[4] Subekti,Hukum perjanjian, intermasa, jakarta, 2003b, hal. 18
[5] Lihat pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.
[6] Ahmadi Miru, hukum kontrak, rajawali pers, jakarta,, hal. 68
[7]
Menurut Ahmadi Miru, istilah atau kata halal bukanlah lawan kata haram
dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa
isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Selain kriteria yang disebutkan di atas,
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum; oleh
Satrio menambahkan satu; yakni, bertentangan dengan nilai kepatutan.
Bertentangan dengan undang-undang sering disamakan dengan istilah
perbuatan melawan hukum. Bertentangan dengan undang-undang bukan hanya
yang tertulis. Berdasarkan penafsiran luas tentang Pengertian Perbuatan
Melawan Hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) Negeri Belanda terhadap
kasus Lindenbaum Versus Cohen. Maka pengertian
perbuatan melawan hukum bukan hanya melakukan pelanggaran undang-undang
tertulis tetapi meliputi juga perbuatan :
elima asas di atas, di dalam lokakarya Hukum perikatan
yang diselenggarakan oleh Badan Pembina hukum nasional, Departemen
Kehakiman (17 s/d 19 Desember 1985) asas dalam hukum perjanjian terbagi
atas; asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas
kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas
perlindungan.- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;
- Yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- Yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
